Government
is a trust, and the officers of the government are trustees. And both the trust
and the trustees are created for the benefit of the people. (Sir Henry Clay)
![]() |
Henry Clay, mantan anggota senat Amerika Serikat menyebut
pemerintahan sebagai sebuah kepercayaan dan para perjabat atau pegawai
didalamnya adalah ‘wali rakyat’. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang bisa
dipercaya, pemerintahan dan para wakil rakyat itu selayaknya membawa
kemaslahatan kepada rakyat.
Hari ini Indonesia, sebuah negeri
dengan penduduk yang hampir mencapai 250 juta jiwa, wilayah yang memanjang dari
Aceh hingga Papua dan kekayaan alam yang luar biasa tetapi sayangnya
potensi-potensi itu belum menjadi sebuah berkah bagi rakyatnya. Bahkan ada
kecenderrungan menjadi musibah. Lihat saja bagaimana tragedy terbaru di Bima,
Mesuji, Riau, Jambi dan juga Papua. Konflik berlatar kekayaan alam justru
terjadi.
Andai saja saya seorang senator
(anggota DPD RI) maka tak ada pilihan lain, penguatan peran civil society dalam pengelolaan sumber
daya alam harus diprioritaskan. Serta harus didorong sampai ke level kebijakan
nasional. Tak boleh lagi ada pertambangan dibangun tanpa persetujuan yang
sungguh-sungguh dari komunitas lokal setempat. Terutama masyarakat adat yang
biasanya paling mengalami implikasi dari kehadiran pertambangan maupun
perkebunan.
Negeri
Bermartabat di Hadapan Pemodal
Merujuk Clay, dalam prihal pemanfaatan
sumber-sumber kekayaan alam layaklah kita bertanya. Sudahkah pemerintahan kita
termasuk para anggota DPD menghadirkan kemanfaatan bagi rakyat ? atau justru
kemanfaatan hanya diterima segelintir orang yang bermodal saja ?
Pertanyaan itu menjadi relevan,
karena proses negosiasi antara pemodal yang akan berinvestasi dan rakyat yang
diwakili oleh pemerintah justru kadang melupakan kepentingan rakyat. Bukankah ini
ironi ? Rakyat justru ditinggalkan dalam keputusan-keputusan penting menyangkut
masa depan tanah dan sumber daya alam. Jika saya jadi anggota DPD RI, tak ada kompromi.
Rakyat harus didorong semaksimal mungkin untuk bertahta. Pemodal harus ikut
kemauan komunitas di sekitar tempat operasionalnya.
Negeri kita ini telah puas menerima
ketidakadilan, eksploitasi tak berperih bahkan kejahatan kemanusiaan yang
melibatkan investor besar. Maka, jika saya anggota DPD RI saya akan mendorong
pemerintah daerah terutama daerah yang saya wakili untuk mendirikan badan usaha
pengelolaan sumber daya alam daerah. Kita bisa mempekerjakan atau mengontrak
perusahaan luar negeri pada level teknisnya. Untuk pembiayaan bisa melibatkan
investasi rakyat melalui penyertaan modal. Maka bisalah kita sebut sebagai sebuah
usaha dari, oleh dan untuk rakyat daerah.
Ada efek yang secara ekonomis,
politis dan juga kultural akan kita rasakan jika badan usaha daerah pengelolaan
sumber daya alam daerah ini dihadirkan menggantikan korporasi global. Apa efek
terssebut ? Optimalisasi keuntungan finansial bagi negara dan juga rakyat,
melimitasi peluang konflik vertikal maupun horizontal, di sisi lain, sinergi
daerah akan terbangun antara rakyat dan pemerintah.
Akhirnya, perjuangan mengembalikan
tahta untuk rakyat adalah perjuangan panjang. Tak mudah dan penuh liku. Carut
marut negeri kita memang kadang menghadirkan rasa frustrasi, namun apapun
keadaannya sebagai bangsa kita harus mengupayakan perubahan. Seiring waktu yang
bergulir, 2011 berlalu 2012 hadir saatnya kita bangun optimisme sebagai bangsa.
Sembari berharap para wakil rakyat baik di DPR maupun DPD RI mampu menghayati
dan memerankan perannya secara lebih menggigit dan berimplikasi langsung pada
rakyat bukan citra dan jargon.
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.