Martabat Untuk Rakyat (Catatan Andai Saya Menjadi Anggota DPD RI)

Government is a trust, and the officers of the government are trustees. And both the trust and the trustees are created for the benefit of the people. (Sir Henry Clay)

Henry Clay,  mantan anggota senat Amerika Serikat menyebut pemerintahan sebagai sebuah kepercayaan dan para perjabat atau pegawai didalamnya adalah ‘wali rakyat’. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya, pemerintahan dan para wakil rakyat itu selayaknya membawa kemaslahatan kepada rakyat.

Hari ini Indonesia, sebuah negeri dengan penduduk yang hampir mencapai 250 juta jiwa, wilayah yang memanjang dari Aceh hingga Papua dan kekayaan alam yang luar biasa tetapi sayangnya potensi-potensi itu belum menjadi sebuah berkah bagi rakyatnya. Bahkan ada kecenderrungan menjadi musibah. Lihat saja bagaimana tragedy terbaru di Bima, Mesuji, Riau, Jambi dan juga Papua. Konflik berlatar kekayaan alam justru terjadi.

Andai saja saya seorang senator (anggota DPD RI) maka tak ada pilihan lain, penguatan peran civil society dalam pengelolaan sumber daya alam harus diprioritaskan. Serta harus didorong sampai ke level kebijakan nasional. Tak boleh lagi ada pertambangan dibangun tanpa persetujuan yang sungguh-sungguh dari komunitas lokal setempat. Terutama masyarakat adat yang biasanya paling mengalami implikasi dari kehadiran pertambangan maupun perkebunan.

Negeri Bermartabat di Hadapan Pemodal

Merujuk Clay, dalam prihal pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam layaklah kita bertanya. Sudahkah pemerintahan kita termasuk para anggota DPD menghadirkan kemanfaatan bagi rakyat ? atau justru kemanfaatan hanya diterima segelintir orang yang bermodal saja ?

Pertanyaan itu menjadi relevan, karena proses negosiasi antara pemodal yang akan berinvestasi dan rakyat yang diwakili oleh pemerintah justru kadang melupakan kepentingan rakyat. Bukankah ini ironi ? Rakyat justru ditinggalkan dalam keputusan-keputusan penting menyangkut masa depan tanah dan sumber daya alam. Jika saya jadi anggota DPD RI, tak ada kompromi. Rakyat harus didorong semaksimal mungkin untuk bertahta. Pemodal harus ikut kemauan komunitas di sekitar tempat operasionalnya.

Negeri kita ini telah puas menerima ketidakadilan, eksploitasi tak berperih bahkan kejahatan kemanusiaan yang melibatkan investor besar. Maka, jika saya anggota DPD RI saya akan mendorong pemerintah daerah terutama daerah yang saya wakili untuk mendirikan badan usaha pengelolaan sumber daya alam daerah. Kita bisa mempekerjakan atau mengontrak perusahaan luar negeri pada level teknisnya. Untuk pembiayaan bisa melibatkan investasi rakyat melalui penyertaan modal. Maka bisalah kita sebut sebagai sebuah usaha dari, oleh dan untuk rakyat daerah.

Ada efek yang secara ekonomis, politis dan juga kultural akan kita rasakan jika badan usaha daerah pengelolaan sumber daya alam daerah ini dihadirkan menggantikan korporasi global. Apa efek terssebut ? Optimalisasi keuntungan finansial bagi negara dan juga rakyat, melimitasi peluang konflik vertikal maupun horizontal, di sisi lain, sinergi daerah akan terbangun antara rakyat dan pemerintah.

Akhirnya, perjuangan mengembalikan tahta untuk rakyat adalah perjuangan panjang. Tak mudah dan penuh liku. Carut marut negeri kita memang kadang menghadirkan rasa frustrasi, namun apapun keadaannya sebagai bangsa kita harus mengupayakan perubahan. Seiring waktu yang bergulir, 2011 berlalu 2012 hadir saatnya kita bangun optimisme sebagai bangsa. Sembari berharap para wakil rakyat baik di DPR maupun DPD RI mampu menghayati dan memerankan perannya secara lebih menggigit dan berimplikasi langsung pada rakyat bukan citra dan jargon.